Sederet Kerugian 'Oper Kredit' KPR

Pada lazimnya masyarakat lebih ingin mencari properti telah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Sebab, dua-duanya mempunyai keuntungan yaitu berkekuatan hukum lebih baik.

Sebagaimana dilansir dari kitab Jangan Salah Memilih KPR karya Slamet Ristianto, akan namun ada pun permasalahan legalitas meskipun tanah/bangunan telah berstatus sertifikat (SHM/SHGB), yakni praktik di lapangan yang lebih dikenal dengan istilah 'alih debitur' atau 'oper kredit' memakai perjanjian di bawah tangan, di mana pembeli memberikan sejumlah uang cocok kesepakatan untuk penjual yang tidak lain ialah nasabah KPR lantas berencana mencicil hingga lunas namun tanpa sepengetahuan bank.

Praktek itu kelihatannya sederhana tetapi baik penjaja (nasabah KPR) maupun pembeli dapat dirugikan karena, antara lain:

1. Penjual

Mungkin telah merasa seluruh beres, yaitu telah menerima duit dan tidak ada hal lagi dengan pihak bank lagipula angsurannya diteruskan oleh pembeli. Akan tetapi andai pembelinya tidak tertib menunaikan kewajibannya maka nama anda menjadi jelek di BI Checking dan tidak dapat meminjam di bank manapun sebab KPR masih atas nama penjual.

2. Pembeli

Adapun potensi kerugian pihak pembeli merupakan:

- Pengalihan hak atas obyek agunan statusnya dilarang tanpa sepengetahuan pihak bank sampai-sampai transaksi jual beli itu tidak dinyatakan oleh pihak bank. Tentang siapa yang mencicil untuk bank tidaklah penting, sebab yang penting ialah angsurannya lancar.

- Meskipun masing-masing bulannya meneruskan angsuran, namun bilamana sudah lunas kreditnya, sertifikat (agunan) akan di berikan kepada debitur sebab masih atas namanya/penjual di bawah tangan.

- Jika debitur/penjual di bawah tangan itu beritikad buruk, menjelang pelunasan dapat datang ke bank kemudian melunasi kredit dan memungut sertifikatnya. Tak ada dalil bank guna menolaknya.

- Repot lagi andai debitur yang rumahnya dibeli itu meninggal dunia, maka dimungkinkan berpengalaman warisnya bakal tetap menuntut tanah/rumah sebagai hak mereka sebab masih atas nama orang tuanya, meskipun pihak pembeli mengindikasikan bukti kwitansi pembayaran. Jika terjadi gugatan; bisa jadi pembeli bakal kalah sebab pihak berpengalaman waris lebih powerful posisinya. Menunjuk pengacara pun pun percuma, bahkan bakal keluar tidak sedikit biaya, waktu, tenaga, dan benak kita yang terkuras.

- Oleh sebab itu, bila hendak mempunyai KPR dengan teknik alih debitur atau dikenal 'oper kredit' lebih baik bareng penjual menghubungi bank pemberi KPR dan dilaksanakan akta jual beli dengan pihak penjaja lalu di balik nama secara notaris sepengetahuan bank. Tambah sedikit ongkos tetapi aman. Nanti juga tentu pun akan keliar ongkos balik nama kepentingan legalitas. Tapi sejak mula bisa lelap tidur.

Belum ada Komentar untuk "Sederet Kerugian 'Oper Kredit' KPR"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel